Pkn : Lembaga Peradilan

Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Memeriksa mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan kepada tersangka keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan tingkat kedua disebut juga dengan pengadilan tinggi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi umumnya meliputi satu provinsi. Fungsi pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut:

Menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya

Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya

Untuk kepentingan negara dan peradilan, pengadilan tinggi dapat memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya

Mahkamah Agung

Sebagai pemegang pengadilan negara tertinggi yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia atau di lain tempat yang telah ditetapkan oleh presiden. Setiap bidang dipimpin oleh seorang ketua muda yang dibantuk dari beberapa hakim anggota. Fungsi Mahkamah Agung adalah :

Sebagai pundak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan

Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

Mengawasi dengan cermat terhadap semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan